Lekra atau Manifes Kebudayaan; Seni untuk Rakyat atau Seni untuk Seni

Pengantar
Sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan, mulai dari zaman kerajaan pada waktu itu yang berjuang untuk mempersatukan ribuan pulau di bawah satu kerajaan hingga menjelang kemerdekaannya dari kekuasaan bangsa asing. Perjuangan tersebut tidak jarang pula menuntut suatu pertarungan, entah mulai dari pertarungan fisik hingga pertarungan ideologi, sastra maupun di bidang seni. Tulisan singkat ini hendak membahas pertarungan ideologi, salah satunya, yang pernah terjadi di awal-awal masa terbentuknya Indonesia. Tentu saja pertarungan ini sangat menentukan gerak langkah Indonesia dalam mewujudkan bentuknya melalui karya-karya dari para pemikirnya masing-masing.
Pokok yang hendak dibahas di dalam tulisan singkat ini adalah Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia dan Manifes Kebudayaan. Di dalam sejarahnya, Lekra berhadapan dengan Manikebu (Manifes Kebudayaan). Terjadi suatu kontradiksi, saling berlawanan ketika kedua ideologi ini berhadapan. Seperti sebuah dialektika, ada tesa yang merupakan sebuah pengiyaan, ada anti-tesa yang merupakan sebuah pengingkaran dan kemudian sintesa yang mengatasi keduanya; seperti posisi, oposisi dan kemudian komposisi.
Kontradiksi hendaklah tidak dimaknai sebagai jalan yang terhambat, akan tetapi sebagai gerak yang mengarah pada kemajuan, sebagaimana dialektika. Demikianlah tulisan singkat ini akan menjabarkan secara ringkas pertentangan dua ideologi tersebut, antara Lekra dan Manikebu, antara seni untuk rakyat dan seni untuk seni, sebuah dialektika yang membawa Indonesia pada kemajuan di dalam bidang sastra. Dalam tulisan singkat ini akan dijelaskan pengertian maupun perkembangan dari masing-masing sisi, antara Lekra dan Manifes Kebudayaan dan tokoh pendukungnya sehingga diperoleh pemahaman yang jelas untuk mengerti mengapa kedua kubu ini saling bertentangan.

Catatan Sejarah
Pada bagian awal ini akan dibahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, baik itu Lekra maupun Manikebu. Harapannya adalah bagian ini dapat mengantar pembaca untuk semakin masuk ke dalam bagian utama tulisan singkat ini, yaitu perdebatan antara seni untuk rakyat dan seni untuk seni. Sejarah di sini diandaikan seperti saksi bisu yang mencatat segala apa yang terjadi di masa itu dan dengan demikian semakin memperjelas perbedaan posisi di antara kedua ideologi ini.

A. Kelahiran Lekra
Awal mula kelahiran Lekra adalah dengan masuknya realisme sosialis ke Indonesia. Pramoedya dengan gigih mengusung realisme sosialis dan membawanya masuk ke Indonesia dan dipertentangkan dengan humanisme universal. Realisme sosialis adalah perwujudan sosialisme di bidang kreasi-sastra. Ini merupakan bagian integral dari kesatuan mesin perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penghisapan atas rakyat pekerja, yakni buruh dan tani dalam menghalau imperialisme-kolonialisme dan meningkatkan kondisi dan situasi rakyat pekerja di seluruh dunia. Menurut Pramoedya tentang sastra Indonesia, tradisi sastra modern di Indonesia tidak berasal dari karya-karya yang diterbitkan oleh penerbitan kolonial, Balai Pustaka, tahun 1908 (seperti yang umumnya dicantumkan dalam buku teks sekolah), tetapi dari karya-karya progresif yang diterbitkan di luar Balai Pustaka dan dikenal dengan sebutan “bacaan liar”. Contoh sastra Indonesia modern yang progresif adalah seperti Karya Multatuli (Douwes Dekker) dalam Bahasa Belanda, Max Havelaar dan Karya G. Francis, dalam Bahasa Melayu pasar, Nyai Dasima. Sastra-sastra tersebut dikelompokkan dalam sastra Indonesia modern awal.
Realisme sosialis ini yang disebut oleh Maxim Gorky sebagai humanisme proletar adalah sebuah bentuk perjuangan untuk melawan humanisme universal. Contohnya di dalam sastra Indonesia setelah kalahnya Jepang, humanisme universal muncul dalam sastra yang indah didengar kuping dan direnungkan dengan sepenuh perasaan, tetapi justru diajarkan untuk menetralkan aspirasi patriorik pengarang-pengarang Indonesia waktu itu dan sebagian besar dari usaha humanisme universal ini berhasil. Realisme sosialis memiliki watak yang jelas yaitu militansi sebagai ciri tak kenal kompromi dengan lawan dengan urgensinya yaitu penghapusan pembagian-pembagian manusia atas klas-klas dan ingin menciptakan dunia yang dibangun di atas keadilan yang merata. Awalnya realisme sosialis ini tidak bisa dilepaskan pertumbuhannya dalam taraf yang paling awal, yakni sastra sosialis. Sastra jenis ini adalah model sastra yang memiliki tendensi komitmen sosial, yaitu tidak bisa lepas dari kondisi obyektif yang menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan selama masa penjajahan dan ini menggerakkan para sastrawan untuk menuliskannya.
Karya-karya sastra sosialis ini justru bermunculan di dalam surat kabar karena penerbit yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Balai Pustaka, menolak untuk menerbitkan karya-karya yang berisi sastra perlawanan. Karya-karya sastra sosialis yang diterbitkan di dalam surat kabar misalnya Hikayat Siti Mariah (1910) karya Hadji Moekti, Nyai Permana (1912) karangan Tirto Adhi Soerjo, Hikayat Kadirun (1920) karangan Semaoen. Karangan-karangan itu bernada kekecewaan terhadap ketidakadilan yang diderita oleh rakyat sehingga mereka menjadi miskin. Meskipun demikian, menurut Pramoedya karya-karya sastra sosialis di atas belum juga sungguh-sungguh mengkontradiksikan dua kelas yang bertentangan, yakni kelas proletar dan borjuis. Sastra sosialis kemudian semakin matang dan lebih terbentuk di dalam karya Marco Kartodikromo (Mas Marco) dalam karyanya, Student Hijo. Realisme sosialis menentang yang ada dan menyajikan suatu alternatif, “sistem sosialis; maka, tulisan-tulisan realisme sosialis, secara alamiah haruslah militan dan revolusioner.
Kelahiran realisme sosialis baru terjadi setelah kemenangan revolusi Agustus 1945. Pada periode ini, segala bentuk sastra serta pelakunya digolongkan sebagai Angkatan ’45. Akan tetapi, hal ini juga masih memberikan kebingungan karena tidak terdapat kejelasan mengenai siapa saja yang tergolong sebagai sastrawan Angkatan ’45 atau apakah Angkatan ’45 ini merujuk pada suatu semangat “revolusioner” tertentu. Di dalam angkatan ini ternyata tidak terdapat kejelasan siapa yang berdri di pihak humanisme universal dan siapa yang berada di bawah realisme sosialis. Di tengah menjamurnya golongan-golongan sastrawan dengan latar belakang paham yang berlainan, muncul sekelompok sastrawan yang menganut kesusastraan rakyat jembel sebagai tunas realisme sosialis. Sementara itu, humanisme universal, dalam definisi yang sederhana, adalah pandangan tentang kesamaan umat manusia di mana pun. Realisme Sosialis semakin mendapatkan bentuknya setelah berdirinya Lekra pada 17 Agustus 1950 dengan pencetusnya adalah Aidit, M. S. Ashar, Dharta dan Nyoto. Lekra sangat sadar bahwa rakyatlah satu-satunya pencipta kebudayaan. Seniman harus terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan tugas mengabdi masyarakat karena di dalamnya seniman adalah anggotanya. Realisme sosialis di dalam Lekra mengkritik seni untuk seni (l’art pour l’art) karena bagi mereka itu merupakan hasil khas masyarakat borjuis-kapitalis yang merasa takut terhadap pengaruh besar yang dapat bermunculan dari para seniman dalam perjuangan rakyat. Seniman tidak seharusnya tinggal di menara gading yang gemerlap dan dipisahkan dari masyarakat. Jika begitu, dengan baju semangat humanisme universal mereka, seni untuk seni sesungguhnya melanggengkan ketidakdilan sosial dan tidak memberikan perubahan menyeluruh bagi rakyat Indonesia.

B. Kelahiran Manifes Kebudayaan
Manifes Kebudayaan merupakan kelompok para penulis, penyair, seniman dan pengarang novel yang hendak mengkritisi peran politik dan kekuasaan politik masa itu. Dalam majalah bulanan Sastra yang terbit pada September 1963, terdapat naskah “Manifes Kebudayaan” yang menyatakan bahwa,

“Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain: setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.
Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Dalam naskah tersebut jelas mereka ingin menyuarakan apa yang mereka pikirkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dua partai ini dianggap membatasi para penulis-penulis Manikebu karena dicurigai hendak menghancurkan struktur politik dalam bangsanya sendiri. Ada satu istilah yang dianggap menghina para penandatangan Manikebu, bahwa mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang “Kontrarevolusi” dan dimaksudkan sebagai cap kejahatan. Mereka dibatasi untuk menulis, untuk melakukan penerbitan, mengajar dan lain sebagainya. Orang-orang Manikebu ini tidak mendukung PKI karena mereka melihat bahwa bila PKI dapat menduduki kekuasaan di Indonesia, mereka akan mengambil semua kebebasan dan kreativitas.
Pertanyaannya, “Apa yang dikehendaki oleh Manifes Kebudayaan?” Harus diakui bahwa naskah sepanjang tiga halaman itu tidak mudah diungkai. Barangkali di antara penanda tangannya pun ada yang tak sepenuhnya memahami isinya; mereka tampil berdasarkan semata-mata setia kawan atau naluri lain. Sebenarnya, ada beberapa orang yang tidak tahu permasalahan ini karena mereka hanya mengikuti saja dan tujuan mereka memang untuk memperoleh ruang sehingga dapat mengekspresikan kesenian yang mandiri .Jadi, dalam pemahaman ini kita menuju kearah kebebasan. Maksudnya, rakyat atau orang-orang dapat mengeluarkan pendapat dan pikirannya dengan bebas. Bagaimana agar mereka dapat memperoleh kebebasan itu adalah dengan berharap agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan PKI karena mereka tidak memberi kebebasan untuk berpendapat.
Kebebasan itu memang kata yang memberikan visi dan harapan baru untuk rakyat. akan tetapi, masa “Demokrasi terpimpin” bukan jenis totalitarianisme seperti yang dilukiskan oleh Orwell. Kata Demokrasi sendiri memberikan paham kebebasan kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, Demokrasi Terpimpin itu mengontrol kebebasan berpikir rakyat. Imbauan atau desakan agar orang senantiasa sadar akan doktrin negara yang waktu itu disebut Manipol, singkatan dari “Manifesto Politik” Bung Karno begitu keras didengungkan. Melalui konsep ini sehingga dirasakan sebagai sesuatu yang menjadikan kakunya rentangan ekspresi Bahasa Indonesia.
Revolusi bagi Manikebu, memang bisa mengubah keadaan yang buruk dalam hidup manusia dan pengorbanan untuk perubahan itu dapat dimaklumi, namun revolusi seperti terbukti di dalam sejarah, juga ternyata bisa melahirkan suatu kelas baru yang bisa memberangus kreativitas manusia dan menginjak kehendak lebih lanjut untuk perbaikan. Pengorbanan untuk cita-cita revolusi harus dihindarkan untuk menjadi sesuatu yang absolut dan total. Oleh karena itu para penggagas Manikebu, seperti disampaikan oleh Goenawan Mohamad, ingin agar kemerdekaan jiwa, kegembiraan bermain, keindahan eskpresi kesenian harus tetap hadir dan tak boleh ditembak mati biarpun atas nama “Revolusi”.
Naskah Manikebu dirumuskan dengan pandangan antiutopian sehingga mengambil sikap kesenian dan pemikiran yang selalu harus berjarak dari kekuasaan. Motif dasar yang ada di dalam Manifes Kebudayaan adalah ketidakpercayaan bahwa dunia pada akhirnya akan bisa seperti dunia sempurna seperti yang dimimpikan dalam revolusi. Manikebu menolak penjelasan utopianistis tentang revolusi. Manifes Kebudayaan sungguh berbeda dengan pendirian Marxis-Leninis yang bersandar pada semacam “eskatologi”: mengabdi hari ini seraya membayangkan surga di kemudian hari. Tentu saja tidak adanya klas-klas di dalam struktur masyarakat adalah surga bagi kaum Marxis-Leninis.
Manikebu sesungguhnya menolak pendirian “seni untuk seni” karena itulah yang dituduhkan oleh D. N. Aidit. Bagi para kaum Manikebuis, seni dan kesusastraan pada kodratnya sendiri mengandung “pengabdian” atau pesan yang tak cuma untuk dirinya sendiri. Goenawan Mohamad, salah satu penanda tangan naskah Manifes Kebudayaan beranggapan bahwa semboyan “seni untuk seni” itu merupakan hasil dari suatu proses dalam sejarah Eropa yang tak pernah terjadi di Indonesia. Seni dan politik itu sejajar, seni tidak berada di bahwa politik dan sebagai alat propaganda. Seruan agar sastra menjadi “revolusioner” merupakan kemubaziran dan lebih buruk lagi bahwa bisa berlawanan dengan kecondongan alami dari intuisi kreatif.
Manifes Kebudayaan dianggap mengusung tema utama, yaitu Humanisme Universal yang ditentang oleh Realisme Sosialis yang telah dijabarkan oleh Pramoedya. Akan tetapi Goenawan Mohamad memandang bahwa anggapan Manifes Kebudayaan adalah wujud dari humanisme universal adalah keliru. Bahkan ketika naskah Manifes Kebudayaan ditandatangani, pengertian mengenai humanisme universal seperti sudah menjadi peninggalan sejarah dan tak dimuat pengertiannya di dalam kamus. Humanisme universal itu “diharamkan” oleh Manipol karena aliran ini menganggap bahwa manusia harus cinta dan merasa kasih sayang terhadap manusia yang lainnya, tidak peduli apakah manusia itu mengisap atau menindas kita. Jelas sekali bahwa para seniman Lekra yang menganut paham Marxis-Leninis menolak hal tersebut karena bagi mereka masyarakat merupakan perjuangan klas. Akan tetapi kelompok Manifes Kebudayaan juga menolak jika yang dimaksud dengan “humanisme universal” merupakan pengaburan kontradiksi antagonis, kontradiksi antara lawan dan kawan karena orang tidak bisa toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Silang Pendapat
Pada bagian yang menjadi inti dari tulisan singkat ini, kelompok mencoba untuk memasukkan pendapat-pendapat dari kedua ideologi yang pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai sejarahnya secara ringkas. Tentu saja pada bagian ini akan terlihat semakin jelas perbedaan di antara keduanya, bahkan terjadi ketegangan dan saling menyerang satu sama lain dengan argumen-argumen yang dibangun. Akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa Lekra dan Manikebu, seni untuk rakyat dan seni untuk seni dapat dipersatukan karena keduanya adalah kekayaan tersendiri yang membentuk Indonesia.

A. Lekra Dengan Konsep Seni Untuk Rakyat
Jika kita mengikuti diskusi kesenian di era 60-an maka ada kesan bahwa dunia kesenian Indonesia terbelah ke dalam dua kubu yaitu mereka yang mengusung konsep seni untuk rakyat dengan mereka yang pro seni untuk seni. Konsep seni untuk rakyat diwadahi oleh Lekra. Lekra didirikan tanggal 17 Agustus 1950 sebagai jawaban atas mandat Soekarno yang menyatakan pentingnya “kepribadian Indonesia” dalam urusan cipta-mencipta. Maka garis berkesenian yang ditetapkan Lekra adalah kebudayaan yang mengacu pada rakyat. Lekra selalu melawan ketidakadilan, kepalsuan, segala hal lama. Dengan kata lain, Lekra menegaskan bahwa seluruh budaya harus berpihak pada rakyat dengan realisme kerakyatan atau realisme sosialis. Dua aspek utama yang ditekankan realisme sosialis adalah memperlihatkan realitas dan bertujuan menyadarkan masyarakat sehingga dapat tercipta keadaan yang lebih baik. Realisme sosialis memiliki watak yang jelas yaitu militansi sebagai ciri tak kenal kompromi dengan lawan dengan urgensinya yaitu penghapusan pembagian-pembagian manusia atas klas-klas dan ingin menciptakan dunia yang dibangun di atas keadilan yang merata. Realisme sosialis mengalami pergeseran makna, sehingga mengacu pada seni dan sastra yang secara eksplisit bertendensi politik atau diperuntukkan sebagai propaganda dalam kegiatan revolusioner. Realisme sosialis ini yang disebut oleh Maxim Gorki sebagai humanisme proletar adalah sebuah bentuk perjuangan juga menjadi perjuangan melawan humanisme universal. Tokoh seniman realisme sosialis, Pramoedya Ananta Toer, memakai istilah ini untuk menegaskan garis sastranya yang pro kerakyatan dan menolak segala konsep seni untuk seni.

B. Babak Ketegangan: Seni Untuk Rakyat dengan Seni Untuk Seni
Telah diulas dalam bagian sebelumnya bahwa masing-masing seni memiliki garis konsep sendiri-sendiri. Seni untuk untuk rakyat yang dicetuskan Lekra memuat gagasan lima konsep unggulan, yaitu politik adalah panglima (politik sebagai cara dan orientasi berpikir), turun ke bawah melalui wawancara mendalam terkait dengan kondisi dan harapan masyarakat, memadukan kreativitas individual dan kearifan massa, meluas dan meninggi, tinggi mutu artistik dan ideologi, memadukan tradisi dengan kekinian revolusioner, serta memadukan realisme revolusioner dengan romantisme revolusioner. Maksud aliran ini adalah realitas yang mengarah ke pembaharuan yang lebih baik dalam seni yang diungkapkan dengan estetika yang romantik, indah, dan penuh harapan. Prinsip yang bertujuan untuk merangkul masyarakat tersebut pun dilaksanakan dengan istilah “turun ke bawah” (turba). Prinsip dan strategi pelaksanaan turba tersebut akhirnya sukses menjangkau rakyat hingga jauh ke pelosok.
Di tangan Lekra, seni menjadi progresif revolusioner. Visi Lekra ditularkan melalui seni agar segera sampai ke rakyat Indonesia. Dalam sebuah karya seni, misal ludruk, lakon yang dipentaskan menggambarkan kondisi masyarakat saat itu yang serba susah karena perekonomian yang carut-marut. Kidung dan parikan yang dibawakan dalam ludruk mengandung kegetiran dan kekecewaan hidup pada masa itu. Kesenian yang mudah diterima rakyat memang digarap betul oleh Lekra sehingga ketoprak, ludruk, dan wayang orang sangat digemari masyarakat bawah. Contohnya, lakon Bandung Bondowoso yang dikenal membuat seribu candi dalam waktu semalam dengan bantuan jin. Namun ditangan seorang seniman dipentaskan dengan cerita pembangunan candi dengan kerja paksa. Tak mengherankan jika petani, buruh, dan nelayan amat menyukai kisah ketoprak yang menyuarakan aspirasi mereka. Ada pula ludruk yang lebih ekspresif dan terbuka kulturnya memainkan cerita Malaikat Kipo. Lakon ini mengisahkan perlawanan rakyat terhadap para pemilik tanah dalam program land reform. Di masa ini, konsep seni Lekra merajai Indonesia.
Novel sekali Peristiwa di Banten Selatan yang diluncurkan Pramoedya tahun 1957 menceritakan wilayah Banten Selatan yang subur tapi rentan dengan penjarahan dan pembunuhan. Tanah yang subur tapi masyarakatnya miskin, kerdil, tidak berdaya, dan lumpuh daya kerjanya. Mereka diisap sedemikian rupa. Tubuh boleh disekap, ditendang, diinjak-injak, tapi semangat hidup tak boleh redup. Menurut Pram, semangat hidup itulah yang membuat sesorang bisa hidup dan terus bekerja. Bertolak dari situ Pram bertekad kuat mengobarkan semangat untuk tidak ongkang-ongkang kaki menanti ajal melumat. Disinilah letak pembebasan diri yang ditonjolkan dalam kerangka semangat revolusi.
Konsep dan hasil kerja seniman Lekra menarik minat partai politik untuk menawarkan dukungan. PKI tertarik karena pesona Lekra yang mengusung kredo kerakyatan mampu menyedot perhatian seniman muda yang kepincut dengan ideologi kiri. Semangat perlawanan terhadap kapitalisme dan neokolonialisme. Sebenarnya PKI mempunyai motif untuk mendulang suara dalam Pemilu tahun 1955.
Meskipun disanggah oleh Njoto, pendiri Lekra, tampaknya terjadi perkawinan antara seni dan politik. Lekra yang berdiri sebagai perjuangan pemerdekaan diri menampilkan seni dan politik dengan saling tunjang-menunjang. Di Yogya saat masa revolusi, poster-poster perjuangan digelar di tembok kraton sepanjang satu kilometer. Lagu untuk propaganda untuk kampanye PKI dijadikan lagu wajib dalam setiap pertunjukan kelompok seni Lekra di Klaten. Setelah Pemilu tahun 1955 yang menempatkan PKI sebagai pemenang keempat, kesenian rakyat banyak membawa muatan politik. Contohnya, lakon pakem ketoprak ditafsir ulang untuk corong partai seperti cerita Suminten Edan. Sesungguhnya Suminten Edan berkisah tentang poligami yang dipraktekkan Subroto, seorang anak Adipati Trenggalek, pada dua perempuan anak warok. Namun cerita itu diubah menjadi para warok menuduh Subroto hendak mengadu domba mereka. Cerita itu diubah karena PKI antipoligami.
Prosa para seniman Lekra jauh lebih praktis menyampaikan gagasan yang diperoleh dari “turun ke bawah”. Dalam konsep ini, seniman menghasilkan karya seni melalui proses wawancara langsung dengan masyarakat dan investigasi mendalam terkait dengan harapan dan kondisi masyarakat. Misalnya cerpen “Komunis Pertama” karya T. Iskandar A.S. yang mengisahkan seorang pemuda komunis mudik ke Aceh setelah lama merantau di Jakarta. Ia kecewa melihat orang-orang kampungnya masih berkutat dengan adat dan agama yang menghambat gerak revolusi. Paman dan ibunya lebih kecewa atas pilihan si pemuda. Di akhir cerita, ibunya berpesan, “Komuni pun kau, Ismet, jangan tinggalkan sembahyangmu.”
Perkembangan Lekra yang mulai terseret ideologi kiri membuat cemas dan marah beberapa kelompok. Salah satunya kelompok seniman konsep seni untuk seni yang ingin supaya seni tak diatur-atur partai politik. Mereka juga menolak dogma “politik sebagai panglima” milik Lekra. Akhirnya mereka bergabung dengan gerakan Manifes Kebudayaan yang dideklarasikan tanggal 17 Agustus 1963. Para aktivisnya antara lain Goenawan Muhammad, penyair Taufiq Ismail, novelis Bokor Hutasuhut, Wiratmo Soekito, H.B. Jassin, Trisno Sumardjo. Dalam Manifes dituliskan untuk tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Sebab di dalam sastra misalnya, justru di dalam kebebasannya, kesusastraan bisa lebih jujur dan dalam kejujuran itu, ia bukan sekadar sebuah propaganda.
Kelompok Manikebu dengan prinsip seni untuk seni menyerang Lekra sebagai organisasi yang hanya mencetak propaganda belaka. Manikebu berpendapat konsepsi kebudayaan tidak berfungsi dan muncul liberalisme yang mengabdi pada politik. Selanjutnya benturan demi benturan muncul. Karya seni novel aliran ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, sebuah novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka dicap plagiat oleh Pramoedya. Novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir dengan kematian. Novelis Iwan Simatupang menulis novel Merahnya Merah yang berkisah tentang cinta segi empat antara tokoh Kita, Maria, Fifi, dan Centeng. Novel ini berakhir dengan kematian tiga tokohnya dan Maria yang memilih mengabdikan diri masuk biara. Tampaknya roman menjadi unsur utama dalam karya seni yang dibangun seniman nonfiguratif, seni untuk seni. Masih ada pula jajaran pelukis Trisno Sumardjo, Zaini, dan Nashar yang enggan menanamkan ke dalam lukisan mereka pesan yang tidak sekedar estetis.
Menurut prespektif Manikebu, seni untuk rakyat hanya membuat daya cipta menjadi dangkal dan seniman kehilangan kebebasannya. Seni yang bertujuan seperti seni untuk rakyat menjadi kosong dan murahan karena mengalah pada bidang yang lain. Sebagian dari para penyerang ini memang tulus menyampaikan pikirannya yang berbeda tetapi sebagian lain sesungguhnya menumpang pada ketulusan untuk tujuan politik. Mereka pun tahu bahwa seni tidak bisa dipisahkan dari politik dan melaksanakan dengan cara tidak logis dengan tetap menggunakan seni untuk seni sebagai tameng dalam serangannya. Misalnya Goenawan Mohamad, salah satu penanda tangan naskah Manifes Kebudayaan beranggapan bahwa seni dan politik itu sejajar, seni tidak berada di bahwa politik dan sebagai alat propaganda. Seruan agar sastra menjadi “revolusioner” merupakan kemubaziran dan lebih buruk lagi bahwa bisa berlawanan dengan kecenderungan alami dari intuisi kreatif.
Revolusi bagi Manikebu, memang bisa mengubah keadaan yang buruk dalam hidup manusia dan pengorbanan untuk perubahan itu dapat dimaklumi, namun revolusi seperti terbukti di dalam sejarah, juga ternyata bisa melahirkan suatu kelas baru yang bisa memberangus kreativitas manusia dan menginjak kehendak lebih lanjut untuk perbaikan. Pengorbanan untuk cita-cita revolusi harus dihindarkan untuk menjadi sesuatu yang absolut dan total. Oleh karena itu para penggagas Manikebu, seperti disampaikan oleh Goenawan Mohamad, ingin agar kemerdekaan jiwa, kegembiraan bermain, keindahan eskpresi kesenian harus tetap hadir dan tak boleh ditembak mati biarpun atas nama “Revolusi”.
Kelompok seni untuk rakyat kembali menyerang dengan mengatakan bahwa seni tipe ini tidak mementingkan apakah mempunyai pesan ajaran moral atau tidak. Kebanyakan hanya bertutur roman sehingga di dalam seni ini terkesan ada ketidakpedulian atas apa yang terjadi dalam dunia nyata. Seni untuk seni telah menjadi bagian dari kemapanan itu sendiri dan terkesan individualisme. Salah satu contohnya adalah banyak lukisan yang hanya menggambarkan keindahan alam dan potret orang dengan warna-warna yang indah. Pelukis Raden Saleh dan Basuki Abdullah bisa dimasukkan dalam kategori ini. Seni jenis seperti ini bisa diidentikkan dengan humanisme universal yang tampak kuat di dalam politik etik yang diusung oleh Belanda untuk “meninabobokkan” masyarakat dari kesadaran bahwa telah terjadi ketidakadilan. Masalah sosial yang ada di masyarakat merupakan masalah yang real yang terjadi sementara humanisme universal tampaknya masih dalam batasan fantasi, angan-angan, pemikiran, cita-cita dan sebagainya.
Akhirnya Soekarno mengeluarkan sebuah kebijaksanaan “ganyang Manikebu karena melemahkan revolusi” pada tahun 1964. Manikebu (Manifes Kebudayaan) dianggap tidak sejalan dengan slogan Manipol Usdek ̶ Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia ̶ yang dilontarkan Soekarno dan dipaksakan menjadi rambu proses penciptaan karya seni. Seniman-seniman lawan Lekra seperti Mochtar Lubis, pengarang prosa, roman, dan pemimpin harian Indonesia Raya, dipenjarakan karena dituduh kontrarevolusi. Tanggal 8 Mei 1964 Manifes Kebudayaan resmi dilarang oleh pemerintah Sukarno.
Namun di tahun 1964 itu pula, kekuasaan Presiden Sukarno mulai goyah karena perbedaan prinsip dan persaingan sejumlah jenderal di Angkatan Darat. Dukungan Partai Nasional Indonesia juga goyah. Penghubungan antara PKI dengan Lekra membawa konsekuensi seniman Lekra disamakan dengan aktivis dan petinggi partai. Dampaknya, Soeharto menumpas PKI hingga akar-akarnya. Budaya kerakyatan mereka disuntik mati Soeharto di era Orde Baru. Lekra dicap sebagai PKI. Beberapa seniman seperti pencipta lagu “Genjer-Genjer”, Muhammad Arief, ditangkap, ditahan, dan dieksekusi di medio Oktober 1965. Beberapa lainnya seperti Bactiar Siagian (Ketua Lembaga Film Indonesia) dan Pramoedya Ananta Toer (Wakil Ketua Lembaga Sastra Indonesia) diasingkan ke Pulau Buru.

C. Seni Untuk Bangsa Indonesia
Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa seni untuk seni menyerang Lekra demi sebuah kebebasan. Sesungguhnya dua kubu itu sama-sama berjuang demi kebebasan yaitu Lekra berjuang membebaskan rakyat dari penderitaan sedangkan Manikebu ingin kebebasan dalam berekspresi. Dua-duanya juga menampilkan estetika, keindahan dan harapan yang dituangkan melalui seni. Namun anehnya mengapa politik yang melekat pada seni menjadi penyebab jurang perbedaan? Padahal politik mau tidak mau tidak bisa dilepaskan dari seni yang hidup dalam kurun waktu tertentu.
Menurut kelompok, konsep seni yang diusung Lekra yaitu politik adalah panglima (politik sebagai cara dan orientasi berpikir) sebenarnya tidak salah karena seni mengabdi pada rakyat. Rakyat sedang berjuang memperbaiki hidupnya, maka sudah semestinya politik berada di ujung tombaknya. Sebenarnya golongan seni untuk seni tahu bahwa seni tidak dapat dipisahkan dari politik. Mereka melaksanakan dengan cara yang tidak elok, dan memperlihatkan ‘kesempurnaan’ slogan mereka yaitu seni untuk seni untuk memukul Lekra. Mereka hanya mau politik yang sejalan dengan dirinya. Dalam hal ini mereka menyatakan politiknya. Dari uraian itu, penulis menarik kesimpulan bahwa seni tidak bisa berdiri sendiri dan harus selalu punya tujuan. Karena dalam sejarah, orang membuat patung, lukisan, menyanyi, dan menari bahkan berprosa sehingga menghasilkan kata-kata yang menarik, selalu mempunyai tujuan. Jadi istilah ‘seni’ saja tidak digunakan.
Seni untuk seni memandang bahwa seni adalah bidang yang bisa berdiri sendiri sehingga sebuah puisi misalnya tak penting apakah ada ajaran moral atau tidak. Jika terus menganut ini, seni sebenarnya akan menjadi kering dan palsu. Dalam era perdebatan di atas, seni untuk seni lahir karena merasa dikungkung. Lalu seni itu menjadi simbol kebebasan dan kemapanan karena mengabaikan dunia sekitar. Jadi seolah-olah ada kesalahan bahasa karena seni menjadi terpisah dan harus dipelajari secara khusus supaya menghasilkan sesuatu yang bermutu dan tidak bernilai rendah seperti seni untuk rakyat. Lagipula seni untuk rakyat dipandang dangkal dan bermutu rendah karena berkutat dalam kelas masyarakat bawah yang pada masa itu identik kurang berpendidikan. Misalnya dalam bidang sastra, seni untuk rakyat tidak mengikuti kaidah Balai Pustaka yang dianggap sebagai acuan garis seni yang berkelas. Balai Pustaka sendiri adalah bentukan kolonial Belanda.
Sementara itu, seni untuk rakyat lebih melihat bahwa seni harus mempunyai tujuan. Lekra didirikan untuk mencegah kemerosotan garis revolusi akibat kesepakatan yang tidak adil yang dibuat kolonial Belanda. Karena itu pemikirannya begitu tegas dan jelas bahwa imperialisme dan feodalisme adalah musuh yang harus dilawan. Kesalahan tampaknya ada karena alih-alih Lekra mengembangkan dokumen, manifesto, dan karyanya, Lekra justru terjebak dalam pemikiran yang berseberangan terutama dengan paham ‘seni untuk seni’. Lekra berusaha menolak mati-matian bahwa ia tidak ditunggangi kepentingan partai dan penguasa. Namun ada beberapa bukti bahwa Lekra dekat dengan PKI, misalnya seniman-seniman Lekra dan wartawan dibiayai oleh PKI berangkat ke luar negeri untuk menghadiri konferensi atau melanjutkan studi di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina dan Cekoslovakia. Ada pula antalogi sajak Kepada Partai yang dibuat Lekra untuk PKI. Maka timbullah perdebatan yang bukan ke arah perdebatan kebudayaan lagi namun perdebatan untuk saling menjatuhkan. Jelas, ini bukan bidang pekerja seni yang semestinya ikut mendidik rakyat melalui seni. Seni yang ditunggangi kepentingan partai politik adalah hal yang fatal. Seni tidak mengungkapkan kejujuran. tidak menimbulkan kepuasan, juga karena hanya memenuhi ambisi. Jika demikian seni tidak menjadi indah.
Menurut kelompok, semestinya dua paham seni itu tidak perlu saling menindas. Dua paham itu mesti berkolaborasi dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat lewat caranya masing-masing. Sanggar Bumi Tarung adalah salah satu sanggar yang unik. Anggota sanggar ini bisa berdebat dan berdiskusi dengan Lekra, namun tidak mengerjakan pesanan atau perintah dari ‘atas’. Mereka malah punya gaya sendiri yaitu romantisme revolusioner. Memang mereka berpihak pada rakyat, namun dalam keberpihakan itu ada juga variasi dan nuansa yang berbeda. Orang mencari sumber inspirasi ke mana saja tanpa bisa dirangkum dalam satu genre saja. Konsep turba yang dipraktekkan mempunyai maksud untuk menjadi bagian rakyat dengan terlibat segala dinamikanya supaya menyelami kehidupan rakyat dengan intens dan langsung.
Dengan demikian ada pergeseran dari seniman yang individualisme menjadi seniman yang berkomunitas. Seniman tidak menempati posisi terasing apalagi mau menjadi paling unggul sebab seniman akan menjadi mata pisau tajam perjuangan sosial. Dalam konsep turba hendaknya disingkirkan jauh-jauh sebuah asumsi yang merendahkan bahwa rakyat tidak mampu berkesenian dan mengangkat dirinya sehingga harus ada kekuatan dari luar. Kita harus memahami bahwa mereka juga punya seni yang turun-temurun yang luhur, yang kita lakukan adalah membantu mereka mengenali seni itu supaya keluar dan dikenali dan berdampak nyata bagi hidup mereka sendiri. Maka, seniman bukan lagi pusat dunia namun menjadi bagian dari masyarakat yang melayani.
Salah satu seniman pada masa Soeharto yang berhasil keluar dari naturalis kemimpi-mimpian seperti yang disebut dengan “mooi indie” (Hindia Molek) adalah Affandi. Affandi merasa tidak menemukan kepuasan dan ekspresi diri di sana sebab hal itu justru ditemukannya dalam gaya realisme yang menjadi dasar ekspresionismenya yaitu pada Lukisan Belajar Anatomi (1947). Hakikatnya sebagai manusia di dalam sesama mengarahkan mata dan intuisinya berkiblat pada humanisme yaitu melukis untuk kemanusiaan. Pelukis adalah penyampai pesan. Karena itu dia menolak paham seni untuk seni.
Dari Affandi, kelompok mendapat konfirmasi bahwa pelukis atau pekerja seni perlu mengerjakan di depan obyeknya. Hal ini bukan untuk meniru semirip mungkin, namun terutama untuk memelihara emosinya. Hasil karya seni itu harus mampu membangkitkan emosi orang lain. Pada masa Soekarno pun ada sejumlah patung yang kini masih berdiri tegak di Jakarta yang sungguh bisa bercerita mengenai sejarah sekaligus menginspirasi rakyat, seperti patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, patung Pahlawan di Tugu Tani, dan patung Dirgantara di Pancoran.
Jika demikian, kelompok berkesimpulan seni untuk seni sebagai bidang yang mau berdiri independen sulit dimengerti. Di satu sisi seni memang harus mencerminkan kebebasan ekspresi dan kepuasan penciptanya. Namun kepuasan pencipta itu diukur dari kepuasan dan apresiasi penikmatnya. Dia tidak bisa lepas dari hal lain. Seni tidak bisa tidak menjadi bagian rakyat karena dia dicipta dari rakyat juga.
Dengan demikian bisa dikatakan dalam seni akan berguna bila ada kebebasan namun juga ada terarah. Saat ini seni nampaknya bergerak dengan kecenderungan panglima adalah politik dan pasar adalah panglima. Seni bergerak ke arah politik pasar atau dihancurkan politik dan dilecehkan kekuatan pasar. Untungnya masih ada yang menjaga roh seni yang berpihak pada rakyat tanpa dikendalikan oleh politik, misalnya digelar Festival Memedi Sawah di Klaten, seniman “menghasut” rakyat untuk menolak penggunaan bahan kimia di sawah. Bersama petani, mereka membuat orang-orangan sawah yang ditempeli poster bertuliskan “Emoh Bahan Kimia”. Mereka juga melukis poster besar yang bertuliskan “Rebut Kembali Hak Rakyat atas Pengembangan Kebudayaan Rakyat”. Sanggar Taring Padi itu ingin meniupkan kembali nafas “budaya kerakyatan” yang disuntik mati Soeharto di era Orde Baru.

D. Perkembangan dan Relevansinya di Indonesia
Dari pemaparan di atas, seni yang ideal sebaiknya memang proses peleburan antara seni untuk seni dan seni untuk rakyat. Seni untuk seni menemukan dirinya jika dia menempatkan dirinya bersama rakyat. Maksudnya karya akan semakin matang dan berkualitas jika belajar dari dunia di luar dirinya. Seninya akan spontanitas seperti seorang pengarang akan cepat menggoreskan penanya kalau menemukan obyek yang berbeda sekalipun sederhana. Novel Saman dari Ayu Utami di tahun 2000-an adalah contoh peleburan itu. Meskipun tergolong novel fiksi, di dalam keterbukaan ekspresi bahkan vulgar, Saman tetap bercerita pergulatan wong cilik yang tertindas. Banyak anak-anak muda yang menjadi penggemar novel berbobot ini.
Saat ini setelah era represi Orde Baru, rupanya banyak golongan anak muda yang berupaya melepaskan diri dari tekanan, salah satunya melalui ekspresi seni. Ada kecenderungan anti otoritas yang membuat prosesnya tidak pernah meninggi. Memang mereka lebih bebas menuangkan ekspresinya misalnya melalui seni mural yang secara teknik bagus namun dengan banyak hal yang dikritisi menjadi terlalu melebar, akibatnya kurang berbobot, juga pada musik yang cenderung kebarat-baratan yang tidak menggali budaya lokal sebagai karakter utamanya. Penulis sendiri masih terpesona pada lagu Lembayung Bali dari Saraswati di tahun 2002. Lagu ini adalah salah satu contoh lagu yang berhasil menempatkan irama lokal Bali tanpa tergerus notasi barat meskipun mengusung jenis pop.
Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan akan berkembang terus supaya sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Maka dalam konteks ini, boleh saja Indonesia meniru atau mengambil spirit dari bangsa yang budayanya maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Cina. Negara Jepang meskipun modern namun kesenian kabuki, origami, dan sumonya tetap diminati semua kalangan generasi. Jadi penulis ingin mengajak supaya kita membuka diri, tidak cepat berpuas diri, dan menghakimi yang satu salah dan yang lain benar. Menempatkan budaya lokal sejajar dengan bangsa lain adalah modal untuk selalu mau maju, berjuang, dan berkembang. Indonesia harus menjadi negara modern, namun tetap mempertahankan keasliannya sebagai bangsa yang secara alami menghayati estetika sebagai suatu budaya yang khas dan unik sehingga menjadi sumbangan amat indah pada budaya umat manusia universal.
Memang tidak ada konsep seni yang baik sebab tergantung dari sudut pandang mana kita menilai namun tentu kita punya cita-cita gambaran seni yang bisa membangun Indonesia. Seni itu adalah seni yang terbuka, demokratis, dan mampu menangkap visi dan misi bangsa. Seni itu bisa bekerja sama dengan otoritas namun tidak terlarut bahkan bisa mengkritisi, seni yang demikian adalah seni yang matang yang bisa mengangkat bangsa di mata bangsanya sendiri maupun di dunia luar.
Visi Sutan Takdir tentang Indonesia yang di satu pihak menjadi bangsa yang modern, rasional, individualistik, dan materialistik, dimana sikap-sikap kekerasan dan kedangkalan diimbangi dan diperindah oleh suatu estetika akan membuat Indonesia menjadi negara yang kebudayaannya mencapai tingkat sedunia dalam kekhasan dalam kekhasan yang tiada tanding. Seni sebuah karya intelektual yang tidak selayaknya dikeringkan oleh debat-debat ideologis yang keras dan saling menindas. Jika seni cenderung merasa puas diri, tak mau berkembang, dan berjuang maka di sanalah seni yang sepi visi sekalipun mempunyai nilai estetika. Sudah sewajarnya jika di abad 21 ini seni menemukan kembali dimesi estetika dalam wujud seni yang berkiblat pada bangsa yaitu yang pro perjuangan rakyat. Seni yang tak terlalu peduli dicap kiri atau kanan karena yang terpenting mengabdi bagi sesamanya. Selama seni mengabdi rakyat dan bukan politik, seni akan menemukan kembali dimensi estetikanya, dimensi keindahannya. Besar kemungkinan jenis seni ini menjadi penyembuh luka-luka bangsa Indonesia yang hakiki.
Ketika penulis membaca tulisan Romo Sindhunata Rebana Damai Lereng Merapi, penulis merasakan itulah karya seni yang dibutuhkan saat ini. Selain indah, karya ini menggugah inspirasi untuk selalu mencari harmoni dalam kehidupan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Ada pula prosa Semar Mati lagi-lagi tulisan Romo Sindhu yang mengandung ajaran moral. Semua itu bagi penulis adalah contoh karya seni yang dengan ‘lincahnya’ bisa menyampaikan pesan bagi pembacanya. Sebab dalam karya seni kita bisa bicara dengan sudut pandang apa saja. Penyampaian makna karya seni meskipun tidak selalu mudah ditangkap namun sering mendekatkan si pencipta dengan penikmatnya. Karya seni menjadi cara orang semakin dibawa pada kehalusan dan kepekaan untuk menangkap pesan yang tidak selalu tersurat.
Sungguh banyak manfaat yang didapat dari seni. Alangkah baiknya jika konsep seni yang benar disebarluaskan melalui proses pendidikan, termasuk pendidikan bahasa dan kesusasteraan. Mendidik perlu seni dan seni perlu dididik supaya setiap insan manusia semakin memiliki kehalusan budi dalam berelasi, berkreasi, bahkan berpolitik. Diharapkan nilai-nilai yang diamanatkan memiliki kekuatan transformatif positif bagi siapa saja yang pernah terpapar.

Penutup
Demikianlah pertarungan ideologi di dalam bidang sastra dan seni di Indonesia yang terjadi di sekitar tahun 50-60-an di Indonesia. Pertarungan antara Lekra dan Manifes Kebudayaan, yang dianggap mewakili Realisme Sosialis dan Humanisme Universal; yang satu menekankan semboyan “Politik sebagai Panglima” sehingga semuanya tidak bisa lepas dari “Manipol”-nya Sukarno dan terus-menerus mendengungkan revolusi, sementara yang satu lagi mengusung agar kebebasan dimiliki oleh seluruh rakyat, terutama kebebasan berbahasa yang pada waktu itu dibatasi oleh bahasa politik. Desakan dari Manifes Kebudayaan sebenarnya jelas: pernyataan itu merupakan suatu ikhtiar untuk memperoleh ruang yang lebih longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri – yang independen dari desakan politik dan pelbagai tata cara “revolusioner” tahun 1960-an awal.
Jelas sekali pertentangan yang bisa dilihat beserta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Suasana saling kritik terjadi, dengan watak masing-masing dan diwakilkan oleh masing-masing tokoh. Akan tetapi, suasana seperti ini tampaknya menumbuhkan gairah untuk memberi bentuk seperti apa Indonesia yang diharapkan oleh masing-masing pengusung ideologi, entah apapun motivasi yang menggerakkan mereka. Ada pihak yang terus berjuang demi tercapainya revolusi, di lain pihak ada yang merasakan bahwa kebebasan sudah tidak ada lagi jika terjadi revolusi. Seni atau sastra hanya sekedar menjadi alat ataukah benar-benar untuk diri mereka sendiri.
Sebenarnya, sikap Manifes Kebudayaan terhadap karya-karya Lekra pada umumnya tidak serta-merta bermusuhan. Ketika perbedaan pandangan politik belum lagi menyebabkan para penulis mempunyai media yang berbeda-beda, ketika perdebatan tidak disertai ancaman pengganyangan dan pembabatan , karya-karya dari kedua belah pihak sungguh-sungguh sangat berharga. Kedua pemikiran ini sekarang hanya diketahui secara samar-samar saja. Goenawan Mohamad di dalam pengantarnya pada buku Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, mengatakan bahwa penindasan dan pembungkaman atas pikiran-pikiran Marxis sejak 1966-1998 telah menyebabkannya hampir tak pernah dilihat dan dipelajari kembali.
Dilihat dari bahan sejarah sastra dan seni serta sebagai suatu pemikiran, kedua konsep ini sungguh penting walaupun umurnya tak panjang karena Realisme Sosialis merupakan pegangan resmi para seniman anggota Lekra di bawah PKI, sedangkan Manifes Kebudayaan muncul sebagai tanggapan dari para pemikir dan seniman yang merasa khawatir jika yang terjadi adalah sebaliknya, kebebasan dan kreativitas berkespresi. Sungguh amat disayangkan jika sepenggal dari besarnya sejarah Indonesia dilupakan karena Maxim Gorky menuliskan bahwa “rakyat mesti tahu sejarahnya” dan Presiden Sukarno melantangkan untuk “jangan sekali-sekali melupakan sejarah.” Kemudian setelah mengetahui sejarah yang telah terjadi sebagai jati diri bangsa, tentunya bertanya tentang relevansi atau keterkaitannya adalah hal yang patut dilaksanakan. Goenawan Mohamad sendiri, di dalam suatu wawancaranya mengatakan bahwa Manikebu sudah tidak relevan lagi. Antara Manikebu dan realisme sosial merupakan produk khas masa itu, ketika suasana politik waktu itu didominasi oleh PKI yang mengacu pada Uni Soviet dan kesadaran dari sekelompok orang bahwa jika demikian, maka seni hanyalah untuk politik dan sama sekali tidak ada kebebasan berkespresi. Akan tetapi pendapat tersebut tidak hendak mengatakan bahwa karya-karya dari dua ideologi ini tidak lagi relevan untuk dibaca pada hari-hari ini. Bukti nyatanya adalah penulis muda yang belakangan ini sedang naik daun, Eka Kurniawan, banyak membaca karya-karya dari Pramoedya Ananta Toer dengan realisme sosialisnya dan dengan begitu, secara tidak langsung pasti juga berkaitan dengan Manikebu sebagai lawan dari apa yang diusung oleh Pramoedya Ananta Toer. Karya-karya Eka Kurniawan sendiri yang belakangan ini fenomenal sepertinya dipengaruhi oleh pemikiran dan karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Dengan demikian, sepertinya pernyataan bahwa pemikiran dan karya-karya pada jaman itu tidak relevan lagi, tidak bisa begitu saja dilontarkan.

DAFTAR PUSTAKA
Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama – Forum Jakarta-Paris, 1996

Redaksi KPG. Lekra Dan Geger 1965: Seri Buku Tempo. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015

Mohamad, Goenawan.Marxisme Seni Pembebasan. Jakarta: Tempo dan PT GRAFITI, 2011.

Ananta Toer, Pramoedya. Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia. Jakarta: Lentera Dipantara, 2003

Kurniawan, Eka.Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

Savitri,S.Pramoedya Ananta Toer Luruh Dalam Ideologi. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012

Franz Magnis-Suseno. ”Sutan Takdir Alisjahbana Dan Kebangsawanan Filsafat,” Diskursus Vol.1 No.2 (2002):103-120.

http://hilmarfarid.com/wp/sekali-lagi-politik-adalah-panglima, (diakses tanggal 24 Oktober 2016 pukul 22.30).

https://komunitassastra.wordpress.com/2009/06/26/goenawan-mohamad-%E2%80%9Cmanikebu-tidak-relevan-lagi%E2%80%9D/, diunduh pada Hari Minggu, 16 Oktober 2016, pukul 14.14 WIB

Iklan

2 respons untuk ‘Lekra atau Manifes Kebudayaan; Seni untuk Rakyat atau Seni untuk Seni

  1. Terimakasih sudah menulis tentang ini, sangat menarik! Barangkali ada kesimpulan yang agak meleset tentang Manifes Kebudayaan: bahwa ia seolah sebagai seni yang tidak memiliki arah/tujuan. Manikebu barangkali hanya ingin menghindar dari paksaan untuk mendukung cita-cita revolusi ala PKI. Seni untuk seni itu sendiri tidaklah karya tanpa makna atau tanpa guna. Ada makna dan guna tetapi tidak harus sejalan dengan revolusi ala PKI. Lagi pula, tidak logis seorang seniman dan sastrawan membuat karya tanpa arah/tujuan. Di luar dari pada itu, saya dapat informasi berharga dari tulisan di atas. Terimakasih.

    Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s